Selasa, 23 November 2010

Tugas ke 5 MASIBANGAN S. HERNAWATI (Sos Pol)

Struktur Politik

Sistem politik demokrasi berdasarkan Pacasila
1. Kedaulatan rakyat
2. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan
3. Didalam lembaa perwakilan selalu diusahakan permusyawaratan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan

Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia
* Suprastruktur politik di Indonesia
a. Lembaga pelaksana fungsi pembuatan kebijakan umum/legislatif :
1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi pengawasan/kontrol
3. Fungsi anggaran
b. Lembaga pelaksana fungsi penerapan kebijakan/eksekutif
c. Lembaga fungsi pengawasan pelaksana kebijakan/yudikatif

Mahkamah Agung dan Makhamah Konstitusi
a. Wewenang MA
1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang
undang
3. Melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
b. Wewenang MK
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD
3. Memutuskan pembubaran partai politik
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

Infrastruktur Politik di Indonesia
a. Lembaga swadaya masyarakat (civil society)
1. Community base organization seperti kelompok arisan, simpan pinjam
2. Civics group contoh NU
b. Partai Politik
Fungsi :
1. Pendidikan politik
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa
untuk menyejahterakan masyarakat
3. Penyerap. Panghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara
konstitutional
4. Partisipasi politik warga negara
5. Rekrutman politik dalam proses pengisian jabatan politik

Merujuk pada
http://www.scribd.com/doc/35298745/Sistem-Politik-Indonesia

Tugas ke 4 MASIBANGAN S. HERNAWATI (Sos Pol)

A. Sosialisasi politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola
sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan
melalui bermacam-macam badan masyarakat.
Almond dan Powell, sosialisasi politik sebagai proses dengan mana sikap-sikap dan
nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa dan orang-
orang dewasa direkrut ke dalam peranan-peranan tertentu.
Hal ini dapat dilakukan melalui sarana sbb :
1. Keluarga
Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap anggota-anggotanya. Pengaruh yang
paling jelas adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan.Bagi
anak, keputusan bersama yang dibuat di keluarga bersifat otoritatif, dalam arti
keengganan untuk mematuhinya dapat mendatangkan hukuman. Pengalaman
berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan
kompetensi politik si anak, memberikannya kecakapan-kecakapan untuk
melakukan interaksi politik dan membuatnya lebih mungkin berpartisipasi secara
aktif dalam sistem politik sesudah dewasa.
2. Sekolah
Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum
pengajaran formal, beraneka ragam kegiatan ritual sekolah dan kegiatan-
kegiatan guru. Sekolah melalui kurikulumnya memberikan pandangan-pandangan
yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia
juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan
permainan politik yang tak tertulis. Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan
terhadap system politik dan memberikan symbol-simbol umum untuk menunjukkan
tanggapan yang ekspresif terhadap system tersebut.
3. Pertemanan/Pergaulan
Kelompok pertemanan mulai mengambil penting dalam proses sosialisasi politik
selama masa remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa.

B. Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

C. Stratifikasi Politik
Stratifikasi Politik di Indonesia terdiri dari :
1. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang ruang lingkupnya
menyeluruh secara nasional. misal : Penetapan UUD.
2. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan
puncak yang ruang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Penentu tingkat ini
adalah presiden.
3. Tingkat kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama
pemerintah sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna merumuskan
strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut.
4. Tingkat kebijakan teknis meliputi penggarisan terhadap suatu sektor bidang
utama. Penentuannya adalah pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan
maupun pimpinan lembaga-lembaga nondepartemen.
5. Tingkat kebijakan di daerah meliputi kebijakan mengenai pelaksanaan
pemerintah pusat di daerah maupun kebijakan pemerintah daerah.
Penentunya adalah gubernur dan produknya adalah keputusan bupati/walikota
untuk kabupaten/kota madya.

Merujuk pada

http://www.scribd.com/doc/18750942/PENTINGNYA-SOSIALISASI-POLITIK-DALAM-PENGEMBANGAN-BUDAYA-POLITIK

http://massofa.wordpress.com/2008/11/17/fungsi-artikulasi-kepentingan/

http://www.docstoc.com/docs/14293200/makalah-hukum-dan-sistem-politik

Tugas ke 3 MASIBANGAN S. HERNAWATI (Sos Pol)

Sistem Politik Indonesia
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia
menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan.
Para Bapak Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan negara
Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat
menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar
di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat
(RIS) selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk
pemerintahan republik.
Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah
terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep
Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.
Undang-undang Dasar 1945
Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur
kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan
antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur
hak dan kewajiban warga negara.
Lembaga legislatif terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga
tertinggi negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lembaga Eksekutif terdiri atas Presiden, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh
seorang wakil presiden dan kabinet. Di tingkat regional, pemerintahan provinsi dipimpin oleh
seorang gubernur, sedangkan di pemerintahan kabupaten/kotamadya dipimpin oleh seorang
bupati/walikota.
Lembaga Yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
(MA) sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada
di bawahnya. Fungsi MA adalah melakukan pengadilan, pengawasan, pengaturan, memberi
nasehat, dan fungsi adminsitrasi.
Saat ini UUD 1945 dalam proses amandemen, yang telah memasuki tahap amandemen
keempat. Amandemen konstitusi ini mengakibatkan perubahan mendasar terhadap tugas dan
hubungan lembaga-lembaga negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara;
mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden; dan menyusun Garis-garis Besar
Haluan Negara (GBHN).
Fungsi pokok MPR yang disebut di atas dapat berubah bergantung pada proses amandemen
UUD 1945 yang sedang berlangsung.
Jumlah anggota MPR adalah 700 orang, yang terdiri atas 500 anggota DPR dan 200 anggota
Utusan Golongan dan Utusan Daerah, dengan masa jabatan lima tahun.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama
dengan pemerintah menyusun Undang-undang.
Jumlah anggota DPR adalah 500 orang, yang dipilih melalui Pemilihan Umum setiap lima tahun
sekali.
Presiden/Wakil Presiden
Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam
melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Dalam sistem
politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang
kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.
Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR, yang berkewajiban menjalankan Garisgaris
Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR.
Presiden mengangkat menteri-menteri dan kepala lembaga non departemen (TNI/Polri/Jaksa
Agung) setingkat menteri untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
Dalam UUD 1945 (versi sebelum amandemen) disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden
dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Mahkmah Agung
Mahkamah Agung (MA) adalah pelaksana fungsi yudikatif, yang kedudukannya sejajar dengan
lembaga tinggi negara lainnya. MA bersifat independen dari intervensi pemerintah dalam
menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, meski penunjukan para hakim agung
dilakukan Presiden.
Lembaga Tinggi Negara Lainnya
Lembaga tinggi negara lainnya adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA).
Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK
dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN).
DPA berfungsi untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Presiden yang
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, termasuk dalam masalah politik, ekonomi, social
budaya, dan militer. DPA juga dapat memberi nasehat atau saran atau rekomendasi terhadap
masalah yang berkaitan dengan kepentingan negara.
Anggota DPA diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden untuk masa bakti lima tahun.
Jumlah anggota DPA adalah 45 orang.
Pemerintah Daerah
Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan
kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota. Saat ini terdapat 30 provinsi dan
360 kabupaten/kotamadya.
Sejak diberlakukannya UU Nomor 22/1999 tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pada tanggal
1 Januari 2001, kewenangan pengelolaan daerah dititikberatkan ke Kabupaten, sehingga
hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lebih bersifat koordinasi.
Hubungan lembaga legislatif, eksekutif, dan legislatif di tingkat daerah sama halnya dengan
hubungan antarlembaga di tingkat nasional. Contohnya, tugas DPR Tingkat I adalah mengawasi
jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan bersama-sama dengan Gubernur menyusun
peraturan daerah. Lembaga yudikatif di tingkat daerah diwakili oleh Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.

Merujuk pada www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart.pdf